Usaha Agrobisnis

SEMARANG (Bisnis.com): Perusahaan Australia, yang ingin mengembangkan sentra pembibitan dan penggemukan sapi impor di Jateng, terancam gagal akibat pemerintah akan membatasi izin impor pembibitan sapi dalam rangka swasembada daging 2014.

Satu investor Australia Robert Murdoch mengatakan proyek yang tengah dibangun di tiga daerah di Jateng mencakup pembudidayaan sapi potong, pengembangan ternak sapi, pemotongan hewan dan penggemukan dengan nilai investasi Rp56 miliar bakal terkendala.

Proyek peternakan itu, lanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Central Java Infrastructure Business Forum (CJIBF) ke- II pada 2007. Semua proyek dibangun di tiga kabupaten yakni Temanggung, Banjarnegara dan Wonosobo. Ketiga kabupaten itu dikenal memiliki potensi untuk pengembangan sentra produksi sapi potong. Namun, jika kebijakan pemerintah membatasi izin impor pembibitan sapi diberlakukan, proyek tesebut akan mengalami masalah.

Menurut dia, semua proyek sektor peternakan ini murni milik pemkab setempat yang dibangun berkerja sama dengan swasta yang berperan sebagai pengelola, sedangkan pemkab menyediakan lahan.

Menurut dia, sapi yang akan dikembangkan di tiga daerah itu jenis Red Wagyu yang didatangkan dari Australia, selain pembelian sperma untuk dikembangbiakkan dengan sapi lokal melalui inseminasi buatan (IB).

Berdasarkan perhitungan, dalam empat tahun ke depan sedikitnya 250.000 ekor sapi yang dikembangkan di Jateng setiap tahun mampu diekspor ke mancanegara, setelah pengembangan infrastruktur sebagai pendukung selesai.

Infrastruktur pendukung yang juga tengah dikembangkan seperti rumah pemotongan hewan sebagai pemantau persyaratan untuk pemenuhan ekspor, khususnya label halal dan standarisasi kesehatan sapi.

Robert mengatakan pada tahap awal 50.000 ekor sapi didatangkan dari Australia dan jika satu peternak memelihara lima ekor, peternak yang bisa diberdayakan sekitar 10.000 orang. “Itupun kalau tidak ada kebijakan pembatasan impor bibit sapi,” ujarnya, hari ini.

Ketua Kadin Jateng Solichedi mengatakan pemerintah sebaiknya membatasi izin impor sapi bakalan, bukan membatasi investasi pembibitan sapi yang dibutuhkan para petani ternak di daerah, sebagai pilihan mereka untuk mendapat sapi yang terbaik.

“Langkah itu merupakan wujud perlindungan terhadap perusahaan plasma dan mendorong petani ternak untuk meningkatkan kualitas penggemukan sapi produk peternak di berbagai daerah sentra produksi,” ujarnya.

Dia mengatakan inseminasi buatan (IB) sapi yang dikembangkan di Indonesia kini sangat diminati, karena sebagian besar sudah bebas penyakit ternak, justru sapi bakalan impor yang banyak didatangkan belakangan ini kini lebih berisiko berpenyakit.

Oleh karena itu, lanjutnya, investasi di bidang pembibitan ternak sapi itu jauh lebih aman dan sangat menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun para petani. Mengingat harga jualnya pun untuk pasar lokal dan ekspor semakin tinggi.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan membatasi izin impor sapi bakalan atau pembibitan, sebagai upaya untuk mencapai swasembada sapi 2014. Saat ini Kementerian Pertanian masih memberikan izin impor sapi sebanyak  1,1 juta ekor.

Kran impor sapi saat ini masih dibuka. Tapi kebijakan akan dirahkan dengan pembatasan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan data 2009, tingkat kebutuhan sapi dalam negeri 420.000 ekor, maka jumlah sapi yang diimpor sesuai dengan jumlah tersebut.

Selain membatasi jumlah sapi impor, pemerintah juga akan lebih memperketat pengawasan terhadap impor sapi hidup maupun daging sapi, mengingat selama ini jumlah suplai sapi maupun daging sapi impor melebihi kebutuhan masyarakat.

Solichedi mengatakan ketiga proyek yang tengah dibangun perusahaan Australia itu merupakan bagian dari 14 proyek sektor lain yang berhasil disepakati pebisnis melalui penandatanganan LoI pada kegiatan CJIBF ke II 2007 di Solo.(msb)